<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><NO.>1</NO.><NOMOR PERKARA>Perkara TUN No. 4/G/2023/PTUN.PDG (PTUN Padang)</NOMOR PERKARA><PIHAK PENGGUGAT / PEMOHON>Hardianto</PIHAK PENGGUGAT / PEMOHON><PIHAK TERGUGAT / TERMOHON>Gubernur Sumatera Barat </PIHAK TERGUGAT / TERMOHON><OBJEK GUGATAN / PERMOHONAN>Keputusan Gubernur Sumatra Barat Nomor 171-187-2023 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 9 Maret 2023 atas nama Hardianto;</OBJEK GUGATAN / PERMOHONAN><STATUS SAAT INI>Inkracht dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha  Negara Padang tanggal 14 Agustus 2023 No. 4/G/2023/ PTUN.Pdg </STATUS SAAT INI><UPAYA HUKUM /><KETERANGAN>Amar Putusan : MENGADILI: Penundaan: Menolak permohonan Penundaan Penggugat; Eksepsi: Menerima eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut pengadilan; Pokok Perkara: 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 303.000,- (tiga ratus tiga ribu Rupiah);</KETERANGAN></row>
<row _id="2"><NO.>2</NO.><NOMOR PERKARA>Perkara TUN No. 16/G/2023/PTUN.PDG (PTUN Padang)</NOMOR PERKARA><PIHAK PENGGUGAT / PEMOHON>Yayasan Lembaga Pembangunan Nasional Sumatera Barat</PIHAK PENGGUGAT / PEMOHON><PIHAK TERGUGAT / TERMOHON>Gubernur Sumatera Barat </PIHAK TERGUGAT / TERMOHON><OBJEK GUGATAN / PERMOHONAN>Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Izin : 17092100077130001 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Untuk Komoditas Mineral Bukan Logam pasa Tahap Kegiatan  Operasi Produksi kepada CV. Lita Bakti Utama di Kota Padang</OBJEK GUGATAN / PERMOHONAN><STATUS SAAT INI>Menunggu upaya hukum selanjutnya </STATUS SAAT INI><UPAYA HUKUM /><KETERANGAN>  </KETERANGAN></row>
<row _id="3"><NO.>3</NO.><NOMOR PERKARA>Perkara TUN No. 2/G/2023/PT.TUN.MDN (PT.TUN. Medan)</NOMOR PERKARA><PIHAK PENGGUGAT / PEMOHON>Zus Adi, S.PI.,M.Si</PIHAK PENGGUGAT / PEMOHON><PIHAK TERGUGAT / TERMOHON>Gubernur Sumatera Barat</PIHAK TERGUGAT / TERMOHON><OBJEK GUGATAN / PERMOHONAN>Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 862/1141/2023 Tanggal 9 Februari 2023 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil</OBJEK GUGATAN / PERMOHONAN><STATUS SAAT INI>Agenda  Kesimpulan tanggal 9 Januari 2024</STATUS SAAT INI><UPAYA HUKUM /><KETERANGAN /></row>
<row _id="4"><NO.>4</NO.><NOMOR PERKARA>Perkara Niaga No.1/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2023/PN.NIAGA.MDN ( PN. Medan )</NOMOR PERKARA><PIHAK PENGGUGAT / PEMOHON>Hendra Nasri</PIHAK PENGGUGAT / PEMOHON><PIHAK TERGUGAT / TERMOHON>Gubernur Sumatera Barat </PIHAK TERGUGAT / TERMOHON><OBJEK GUGATAN / PERMOHONAN>Pelanggaran Hak Cipta atas hasil Pemotretan yang dipajang pada Kalender Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat  bulan Maret 2023</OBJEK GUGATAN / PERMOHONAN><STATUS SAAT INI>Inkracht dengan Putusan Pengadilan Niaga Medan pada tanggal 3 Oktober 2023</STATUS SAAT INI><UPAYA HUKUM /><KETERANGAN>Amar Putusan : MENGADILI : Dalam Eksepsi: Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut; Pokok Perkara: 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 278.500,- (dua  ratus tujuh puluh delapann ribu lima ratus rupiah);</KETERANGAN></row>
</data>
